Tugas Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan (BAB 4)

BAB IV 

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. PENGERTIAN POLITIK STRATEGI dan POLSTRANAS

a. Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik (politics) yang artinya adalah suatu rangkaian asas/ prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

b. Dalam arti kebijaksanaan (policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya:

- proses pertimbangan

- menjamin terlaksananya suatu usaha

- pencapaian cita-cita/keinginan

Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Negara

Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan

Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan keputusan

Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Pengambilan keputusan

Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok­pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional,

C. PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Politik strategi nasionl yang th berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara Iangsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih Iangsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden.

D. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar.

b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

2. Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang Iingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5. Tingkat penentu kebijakan di daerah

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.

Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.

E. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL dan MANAJEMEN NASIONAL

1. Makna pembangunan nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

2. Manajemen nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis dan integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strateg is secara menyeluruh dan terpadu.

Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :

a. Negara

b. Bangsa Indonesia

c. Pemerintah

d. Masyarakat

e. Agama

OTONOMI DAERAH

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, digunakan prinsip otonomi seluas­luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat yakni :

a. politik luar negeri,

b. pertahanan dan keamanan,

c. Moneter/fiskal,

d. peradilan (yustisi),

Kedudukan dan Peranan Perempuan

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan

nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender.

2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan

serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pemuda dan Olahraga

1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas

manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini

melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.

2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi penyandang cacat bersama­sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran yang membanggakan di tingkat internasional.

3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

4. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi yang berdaya saing, unggul dan mandiri.

5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif Iainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pembangunan Daerah

1. Secara umum Pembangunan Daerah

2. Secara khusus pengembangan otonomi daerah di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonedia, adalah untuk menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan secara khusus dan bersungguh-sungguh,

SumberDayaAlam dan Lingkungan Hidup

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyatdari generasi kegenerasi.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah Lingkungan.

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan Lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

1 Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari Iuar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib Iatih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.

3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pangayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah.

Tugas Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan (BAB 3)

 BAB III

KETAHANAN NASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang bersandar pada kekuatan hukum sehingga kekuasaan dan penyelenggaraan hidup dan kehidupan kenegaraan diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum sebagai pranata sosial disusun untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Kondisi kehidupan nasional itu menjadi salah satu kekuatan ketahanan nasional karena adanya jaminan kekuasaan hukum bagi semua pihak yang ada di Indonesia dan lebih jauh daripada itu adalah menjadi cermin bagaimana rakyat Indonesia mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah yang menempatkan hukum sebagai asas berbangsa dan bernegara dengan menyandarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN

Upaya pencapaian ketahanan nasional sebagai pijakan tujuan nasional yang disepakati bersama didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut :

1. Manusia Berbudaya

Manusia berbudaya senantiasa selalu mengadakan hubungan-hubungan sebagai berikut :

a. Manusia dengan Tuhan dinamakanAgama/ Kepercayaan.

b. Manusia dengan cita-cita dinamakan Ideologi.

c. Manusia dengan kekuatan/kekuasaan dinamakan Politik.

d. Manusia dengan pemenuhan kebutuhan dinamakan Ekonomi.

e. Manusia dengan penguasaan/pemanfaatan alam dinamakan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

f. Manusia dengan manusia dinamakan Sosial

g. Manusia dengan rasa Keindahan dinamakan Seni/ Budaya.

h. Manusia dengan rasa aman dinamakan Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian tersebut di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa manusia bermasyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yaitu kesejahteraan, keselamatan dan keamanan. Ketiga hal itu adalah hakekat dari ketahanan nasional yang mencakup dan meliputi kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial/kemasyarakatan sebagai berikut :

Aspek alamiah adalah :

a. Posisi dan lokasi geografi negara.

b. Keadaan dan kekayaan alam.

c. Keadaan dan kemampuan penduduk.

Aspek sosial/kemasyarakatan adalah :

a. Ideologi.

b. Politik.

c. Sosial.

d. Budaya.

e. Pertahanan dan Keamanan.

2. Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa dan Ideologi Negara

Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang internal dan ekternal, demikian pula dengan negara dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang slap untuk menghadapinya.

Untuk Indonesia, falsafah dan ideologi menjadi pokok pikiran ketahanan nasional diperoleh dari Pembukaan UUD 1945

C. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Pengertian Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas , integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

D. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

2. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu

3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

4. Asas kekeluargaan

E. SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Mandiri

2. Dinamis

3. Wibawa

4. Konsultasi dan kerjasama

F. PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL pada KEHIDUPAN BERBANGSAdan BERNEGARA

1. PengaruhAspek Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.

a. Liberalisme

b. Komunisme

c. FahamAgama

Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/ dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.

Ketahanan PadaAspek Ideologi

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari Iuar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Ketahanan Pada Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang Iangsung maupun tidak Iangsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Ketahanan PadaAspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari Iuar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup pereokonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan PadaAspekSosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang Iangsung maupun tidak Iangsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

G. KEBERHASILAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi Iebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Tugas Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan (BAB 2)

           BAB II

WAWASAN NUSANTARA

Kata wawasan itu berasal dari wawas (artinya melihat atau memandang). Dengan penambahan akhiran “an” maka kata ini berarti: cara penglihatan atau cara pandang. Dengan demikian, wawasan nasional suatu bangsa adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global.
Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang strategis dan dalam mengejar kejayaannya.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama:
1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup.
2. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya.
3. Lingkungan sekitarnya.

TEORI-TEORI KEKUASAAN
Wawasan nusantara suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh suatu paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik diuraikan sebagai berikut:
1. Paham-paham kekuasaan
    Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai       sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.
Teori-teori yang mendukung:
a. Paham Machiavelli (Abad XVII)
b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)
c. Paham Jendral Clausewitz (abad XVIII)
d. Paham Feuerbach dan Hegel)
e. Paham Lenin (abad XIX)
f. Paham Lucian W. Pye dan Sidney

2. Teori-Teori Geopolitik
   Geopolitik berasal dari kata “Geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang    didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut:
a. Pandangan Ajaran Frederich Ratzel
Pokok-pokok ajaranya:
1. Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dilogikakan dengan pertumbuhan    organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.
2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan.
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
4. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam.
b. Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen
Menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar. Esensi ajaran Rudolf adalah sebagai berikut:
1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual.
2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan krato politik (politik pemerintah).
3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar.
c. Pandanagn Ajaran Karl Houshofer
Pokok-pokok teorinya:
1. Kekuasaan imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Maritim untuk menguasai pengawasan laut.
2. Beberapa negara besar didunia akan timbul menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, serta jepang.
3. Rumusan ajaran Houshofer lainnya adalah sebagai berikut: Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan.
d. Pandangan Ajaran Sir Halford Mackinder
Menganut konsep kekuatan dan mencetuskan Wawasan Benua, yaitu konsep kekuatan di darat.
e. Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan
Kedua ahli ini mempunyai gagasan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan.
f. Pandangan Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederich Charles Fuller
Para ahli ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justu yang paling menentukan. Melhirkan Wawasan Dirgantara, yaitu konsep kekuatan di udara.
g. Ajaran Nicholas J. Spyman
Menghasilkan Teori Daerah Batas (rimland), yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara.

Tugas Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan (BAB 1)

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada

kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan

serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan

untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai–

nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus

dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu

nilai–nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan

setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara serta terbukti keandalannya.

Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut

sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami

penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh

pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga–

lembaga kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yang

ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta

pertahanan dan keamanan global. Disamping itu, isu global yang

meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup

turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi,

komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi

transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal

batas negara.

Semangat perjuangan bangsa ynag merupakan kekuatan

mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam

masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa

yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai

dengan bidang profesi masing–masing. Perjuangan non fisik ini

memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara

Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon

cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan

Kewarganegaraan.

B. Kompetensi Yang Diharapkan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta

perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa,

wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para

mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik

Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni.

Berkaitan dengan pengembangan nilai, sikap, dan

kepribadian diperlukan pembekalan kepada peserta didik di

Indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan Pancasila,

Pendidikan Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan

Ilmu Alamiah Dasar (sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan) yang

disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

(MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan misi

atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan,

pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela

negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai–nilai

budaya bangsa .

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela

negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat

merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia

sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan

kehidupannya sehari–hari.

Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah

seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab dari seorang

warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan

memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa,

wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

C. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal

keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan

sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang

biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu

dimuka bumi.

Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang

mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya

sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah

Nusantara/Indonesia.

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau

beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu

wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang

mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa

kelompok manusia tersebut.

Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan

satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat

dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

D. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di

Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara

berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional

dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan

kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu

ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD

1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga

negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara kepada

negaranya.

E. Pemahaman Tentang Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari,

oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,

kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan

rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga

negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat

keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang

berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke

sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas

hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

F. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,

kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dan

negara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai

dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang

berdasarkan nilai–nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari,

oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila–sila Pancasila. Demokrasi Indonesia adalah satu sistem

pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk

musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan

memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa dan

bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang

adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

G. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi

Manusia yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis Umum

Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10

Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan

    hak–hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota

    keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada

    hak–hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan–

    perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam

    hati nurani umat manusia dan bahwa kebebasan berbicara dan

    agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah

    dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.

3. Menimbang bahwa hak–hak manusia perlu dilindungi oleh

    peraturan hukum supaya tercipta perdamaian.

4. Menimbang bahwa persahabatan antara negara–negara perlu

    dianjurkan.

5. Menimbang bahwa negara–negara anggota PBB telah

     menyatakan penghargaan terhadap hak–hak asasi manusia,

     martabat penghargaan seorang manusia baik laki–laki dan

     perempuan serta meningkatkan kemajuan-sosial dan tingkat

     kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

6. Menimbang bahwa negara–negara anggota telah berjanji akan

    mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan

    hak–hak manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama

    dengan PBB.

7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak–hak dan

    kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini

    secara benar.

H. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan

antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara,

dan Ketahanan Nasional

Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia

saat itu yaitu sejak tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda)

telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang

akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan

bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain. Kemudian timbullah

segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimbangan rasa

kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut

menumbuhkan persatuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa

itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk mewujudkan cita–

cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa

Indonesia melalui perwakilan.

Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi

cita–cita negara karena Pancasila merupakan landasan idealisme

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila–sila yang ada

didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan.

I. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

1. Pancasila sebagai ideologi negara

      Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah

      bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah

      Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin

     dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian

     Pancasila merupakan Ideologi Negara.

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

    Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang

    sangat berharga dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan.

   Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan Negara Kesatuan.

3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

    -  Pancasila : cita–cita dan ideologi negara

    -  Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

    -  Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi

       dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa.

    -  Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar

       dengan bangsa–bangsa lain.

    -  Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh,

       diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola

       politik strategi pertahanan dan kemanan.

J. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum Pendidikan kewarganegaraan, yang

kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan

warga negara, antara warga negara serta Pendidikan Pendahuluan

Bela Negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan,

sehingga keluaran peserta didik memiliki semangat juang yang

tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi masingmasing

demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.

Perguruan Tinggi perlu mendapatkan Pendidikan

Kewarganegaraan karena Perguruan Tinggi sebagai institusi ilmiah

bertugas secara terus menerus mengembangkan ilmu

pengetahuan dan Perguruan Tinggi sebagai instrumen nasional

bertugas sebagai pencetak kader-kader pemimpin bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diberikan

pemahaman filosofi secara ilmiah meliputi pokok-pokok bahasan,

yaitu : Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan

Strategi Nasional.